Gagas Silatnas, Pengurus Honorer Malah Saling Ribut
FAJAR.CO.ID--Sikap sejumlah pengurus pusat Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) yang ingin mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo pada silatnas Bandung, menuai kecaman. Ini dinilai bentuk ketidakkonsistenan para pengurus pusat.
"Lah, kemarin koar-koar bilang PHK2I netral. Kok ujung-ujungnya memberikan dukungan politik juga. Bahkan seluruh honorer K2 seolah dipaksa mendukung Jokowi dengan iming-iming akan diangkat PNS," kata Munir Qu, Koordinator Honorer K2 Jawa Timur, Rabu (3/4).
Dia mengkritisi pernyataan Koordinator Wilayah PHK2I Jawa Timur, Eko Mardiono soal Silatnas sebagai ajang terima kasih kepada Jokowi yang nantinya akan membuatkan regulasi pengangkatan honorer K2 jadi PNS. Pernyataan ini sebagai bukti Eko tidak tahu arah perjuangan.
Berharap Keppres pengangkatan honorer K2 menjadi PNS dan menghidupkan kembali PP 56/2012, lanjut Munir, sudah hilang dari peredaran. Gantinya adalah revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Kok dibawa ke mana-mana isunya. Paling utama sekarang kan penyerahan DIM (Daftar Inventarisir Masalah) revisi UU ASN yang mutar-mutar kayak gasing," ujarnya.
"Sudah dibilang secara terang benderang oleh presiden, MenPAN-RB (menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), dan BKN (Badan Kepegawaian Negara), kalau mereka tidak mau UU ASN direvisi sebelum semua PP turunannya dilaksanakan. Revisi UU ASN akan jalan jika rezimnya yang ganti," sambung Munir.
Ketua Umum PROPAS (Pro Prabowo-Sandi) K2 Indonesia, Bhimma menambahkan, jika sebelum Pilpres Jokowi mengeluarkan keputusan mengangkat seluruh K2 Indonesia jadi PNS, dia tetap akan pilih pasangan Prabowo – Sandi.
"Kalau diangkat PNS kami dengan senang hati menerima tapi nanti kami tetap coblos 02 Prabowo-Sandi. Sudah terlanjur sakit hati sih sama Pak Jokowi," tandas guru honorer merangkap operator di Jawa Barat ini. (jpnn)
