Pemilu yang Memilukan
Menuju kursi penguasa tertinggi di negeri ini memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat yang memiliki hak pilih. Makanya, segala taktik dan strategi menarik hati pemilih terus dilancarkan dari masing-masing kontestan.
Di negeri ini ada komponen warga bangsa yang wajib bersikap netral. Mereka adalah dari unsur ASN, TNI dan Polri.
Mereka tidak boleh menyatakan secara terang- terangan dukungannya dalam pilpres. Kalau TNI dan Polri tidak diberi hak untuk memilih, sedangkan bagi ASN ada haknya. Hanya saja ASN perlu kehati-hatian jangan sampai ikut terseret dalam kampanye terbuka.
Walaupun demikian, ternyata ditemukan kasus adanya pengerahan ASN dalam kampanye calon tertentu. Seharusnya tidak ada pengerahan ASN, namun ada tekanan tertentu yang akan diterima jika menolak ikut kampanye. Inilah ‘penyalahgunaan kekuasaan’ yang dipertontonkan di depan masyarakat.
Selain pengerahan ikut kampanye, biasanya seorang pejabat melakukan (seolah-olah) pertemuan dinas dengan unsur di bawahnya. Dalam ceramah lalu diarahkan untuk memilih capres tertentu. Selain itu masih diberi kewajiban untuk merekrut sejumlah pemilih yang berada dalam lingkup kekerabatan anak buahnya.
Boleh jadi, Instruksi berjenjang mulai dari gubernur hingga RT diberi tanggung jawab agar memenangkan calon tertentu. Bagi orang pemerintahan dengan ringan dapat menekan bawahannya agar satu suara dengan sang bos. Karena takut, maka sang bawahan mengiyakan saja. Walaupun mungkin kata hati mereka tidak sejalan dengan instruksi tersebut.