FAJAR.CO.ID, JAKARTA--Desas-desus adanya tawaran kursi kabinet untuk partai pengusung paslon nomor 02 Prabowo-Sandi mulai santer terdengar. Salah satunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kabarnya sudah diajak-ajak masuk dalam kabinet periode 2019-2024.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan, ia tidak ingin menjawab mengenai adanya tawaran kursi menteri tersebut. Karena itu ranahnya Presiden PKS. Namun Hidayat menjelaskan, sedari awal PKS tetap komitmen sebagai oposisi. Itu dimulai dari 2014 silam.
Menang di Sulsel, Prabowo-Sandi Tuntut Pemungutan Ulang
”Sikap kami sebagaimana tahun 2014, karena kami bukan koalisi Pak Jokowi dan koalisi kami tidak menang dalam pemilu, jadi wajar saja, kami tidak perlu diajak,” ujar Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6).
Wakil Ketua MPR ini juga mengatakan, PKS akan tetap menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin di 2019 ini. Ini dilakukan demi tetap menjaga demokrasi di pemerintahan.
“Biarlah kami menjadi oposisi. Biarlah kami berada di luar kabinet, toh berada di luar pemerintahan bukan berarti tidak konstitusional,” katanya.
Batasi Pengunjung Sidang Sengketa Pilpres, MK Siapkan Videotron
Sejauh ini, Hidayat mendapat informasi bahwa Partai Gerindra juga memilih tetap menjadi oposisi. Tidak menerima ajakan bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Sikap politik itu menurutnya memang perlu ada oposisi sebagai penyeimbang di kabinet.
“Memang sebaiknya tidak perlu semua diajak ke pemerintah harusnya konsiten saja,” ungkapnya.
