Mustajab Al-Musthafa
Analis Politik LP3S
Presiden Joko Widodo sebagai pemenang pemilu untuk periode 2019-2024 akhirnya menyampaikan pidato kemenangan yang kemudian disebutnya Visi Indonesia. Secara umum tak ada yang spesial, bahkan ada aspek yang tidak disinggung, yakni soal penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan HAM. Padahal masalah itu yang banyak disoroti publik selama ini. Dibalik gelora optimisme yang disampaikan beliau, ada potensi muncul problem yang membahayakan negara ke depan. Pembangunan infrastruktur misalnya, jika beliau tidak hati-hati justru bisa membawa negara terjerembab dalam kubangan utang yang semakin dalam. Kalaupun pembangunan infrastruktur itu dikakukan dengan skema kerjasama (investasi) oleh pihak swasta atau negara lain, semisal Proyek OBOR/BRI China, maka itu bukan berarti negara tak terbebani. Justru hal itu berbahaya karena catatan utang bisa tidak dipublikasikan ke publik sehingga tak bisa dikontrol. Pada periode pertama kepemimpinan beliau saja, pemerintah membukukan kenaikan utang dua kali lipat. Kini utang pemerintah telah menghampiri 3000 triliun. Digabung dengan utang swasta, termasuk BUMN, utang negara mencapai 5000-an triliun. Pembangunan infrastruktur itu sejalan dengan investasi. Kemudahan investasi yang telah diberikan selama periode pertama, nyaris tak menyisakan bidang bisnis yang tak boleh dimasuki pihak investor asing. Bahkan investasi China yang paling banyak disoroti karena menimbulkan masalah terkait tenaga kerja dan produksinya yang menggeser produk BUMN. Hal itu karena pihak investor China yang mensyaratkan penyertaan TKA China dan bahan dari negaranya atau produk perusahaannya yang beroperasi di Indonesia.
