Era Soeharto Pilih Menteri Tak Ribet
“Menteri perdagangan wajib segera diganti karena kebijakannya tidak pro pengusaha dalam negeri misalnya soal gempuran impor besi baja China. Mendag juga sedang dalam proses penyidikan KPK. Sebaiknya diganti karena masalah integritas sangat penting,” kata Bhima.
Bhima menerangkan, selain mendag, menko perekonomian juga dengan 16 paket kebijakannya dianggap belum efektif. “Menperin dan menteri BUMN juga masuk top list yang perlu diganti,” ujarnya.
Khusus terkait menteri BUMN, Bhima menyoroti utang BUMN yang semakin meningkat. “Itu cuma salah satu faktor (utang BUMN). Selain itu, beberapa BUMN kinerjanya berlanjut rugi seperti PT Krakatau Steel dan Garuda. Fraud laporan keuangan Garuda tapi tanpa ada perubahan direksi juga dinilai kebijakan ganjil. Ada lagi soal pengawasan BUMN kendor seperti kasus Sofjan Basyir eks dirut PLN yang diciduk KPK,” paparnya. (esy/jpnn)
