Pemprov Rebut Kawasan Mattoanging
"Aset-aset ini selalu jadi temuan BPK tetapi tidak pernah dituntaskan. Termasuk Mattoanging. Pemprov harus tegas bila memang punya alas hak. Kenapa ragu? Tetapi Pemprov tetap harus membuka ruang diskusi karena mereka juga sudah jadi pengelola cukup lama," tuturnya.
Ke depan, pihaknya meminta pelibatan DPRD saat pembahasan kerja sama bila ingin menggandeng swasta atau pihak ketiga. Jangan membuat adendum yang tidak memberikan pendapatan yang jelas untuk Pemprov. Harus dikaji dengan betul agar setoran ke daerah menguntungkan.
"Ada aset sekarang kerja sama pihak ketiga, tetapi setorannya tidak jelas. Investor yang enak, biaya untuk investasi murah, sementara kewajibannya kurang dijalankan. Makanya kami minta ke depan libatkan DPRD," tegasnya. (fik-ful-edo)
