Pencairan SP2D 2018, Ditengarai Ada Setoran untuk Kadis DLH
Untuk melengkapi surat pertanggungjawaban belanja termasuk pengambilan panjar oleh Kepala DLH, maka Bendahara Pengeluaran DLH membuat bukti pertanggunggjawaban yang tidak sesuai dengan pengeluaran dana yang sebenarnya.
Sementara Bupati Bone, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi mengaku belum melihat LHP BPK itu. Namun yang pasti, apa pun rekomendasi BPK pasti akan ditindak lanjuti. "Saya belum lihat, tapi nanti kalau sudah saya cek baru bisa mengambil kesimpulan. Yang pasti perintah itu (BPK, red) akan dilaksanakan," tegasnya. (gun)
