Anggaran Pilwalkot 2020 Rp78 Miliar, Naik Rp10 Miliar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah Kota Makassar, dan Komisi pemilihan umum (KPU) kota Makassar, akhirnya menandatangani NPHD untuk anggaran pilwalkot Makassar 2020 mendatang. Nilai yang disepakati sebesar Rp78 miliar. Nilai yang diajukan oleh KPU Makassar Rp96 miliar lebih, namun pemkot menyanggupi Rp78 miliar. Angka tersebut terbilang fantastis, naik Rp10 miliar lebih jika dibandingkan dengan anggaran pilwalkot 2018 yang lalu, yakni sebesar Rp60 miliar. Malam kemarin, Pemkot Makassar dan KPU Kota Makassar, melakukan penandatanganan Naskah perjanjian dana hibah daerah (NPHD) anggaran pilwalkot, di rumah jabatan Wali Kota Makassar. KPU Makassar sudah melakukan penyesuaian dan pengurangan dari jumlah pengajuan awal Rp96 miliar menjadi Rp78 miliar. Dengan memangkas biaya sosialisasi dari semula Rp10 miliar menjadi Rp3 miliar. "Selain itu, KPU juga menghilangkan anggaran PSU yang sebenarnya sangat krusial, mengurangi jumlah TPS. Nanti setiap TPS Maksimal 600 pemilih, pemilu kemarin kan setiap TPS maksimal 300 pemilih. Jadi secara otomatis jumlah TPS akan berkurang," kata Ketua KPU Kota Makassar, Farid Wajdi, malam tadi, Selasa, 1 Oktober.

JK Intruksikan Kenakan Batik Saat Pembukaan SMU PBB ke 74 Tingkatkan Inklusi Keuangan, Fintech Edukasi Mahasiswa Perssin Sinjai Optimis Rebut 3 Poin atas Gaslut Masamba Wujudkan Percepatan Pembangunan, TMMD Sentuh Segeri UPT PKD UMI Adakan Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah

Dia menambahkan, pihaknya akan tetap mempertahankan anggaran pilwalkot yang elementer, yang tidak bisa dikurangi karena bisa berdampak pada kualitas penyelenggaraan Pilkada, seperti di data, penyelenggaraan teknis, dan logistik. "Misalnya mengurangi anggaran dan kuantitas bimtek di tingkat PPS dan KPPS bisa berdampak pada lemahnya pemahaman penyelenggara Adhoc. Atau memangkas biaya pemuktahiran data yang bisa berimbas pada efektivitas petugas lapangan. Begitu pula dengan mengurangi biaya logistik berpengaruh pada ketersediaan dan kualitas logistik," ungkapnya. Dari jumlah anggaran pilwalkot sebesar Rp78 miliar yang disetujui, secara garis besar porsi terbesar pada honorarium penyelenggara adhoc, sekitar Rp20,9 miliar. "Lalu pengadaan dan distribusi logistik srkitar Rp8 mikiar, sosialisasi Rp3 miliat, dan pemutakhiran data 5,5 M," tutup Farid. (bay)