Percakapan keduanya disebut seputar sengketa Pilkada di Jawa Timur. Saat itu, Zainudin merupakan Ketua Bidang Pemenangan pasangan Soekarwo dan Syaifullah Yusuf. Akil meminta disiapkan uang Rp10 miliar kepada Zainudin.
“Akil dan Zainudin disebut akan bertemu di rumah Akil. Namun pertemuan dan penyerahan uang tidak jadi terlaksana karena Akil ditangkap KPK,” tutur Kurnia.
Kurnia menambahkan, Zainudin juga pernah diperiksa oleh KPK dalam kasus Kementerian ESDM yang melibatkan mantan Menteri ESDM Jero Wacik. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno.
“Sebelumnya KPK juga melakukan penggeledahan di kediaman dan kantor Zainudin yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR,” tandasnya.
Terakhir, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Tjahjo Kumolo. Kurnia menyatakan, eks Mendagri itu pernah diperiksa sebagai saksi kasus suap perizinan proyek Meikarta pada 25 Januari 2019.
Pada persidangan kasus Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung pada 14 Januari 2019, terdakwa Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin menyebut Tjahjo pernah meminta dirinya membantu perizinan Meikarta.
“Ia mengakui bahwa ia menghubungi Neneng karena saat itu Kemendagri membahas proyek Meikarta dan pihak yang berwenang memberi izin adalah Bupati Bekasi,” kata Kurnia.
Kurnia menilai, langkah Jokowi dalam pembentukan menteri kabinet tak konsisten dengan nawacitanya yang menegaskan akan memberantas korupsi di Indonesia. Ia pun lantas mempertanyakan apakah komitmen Jokowi telah memudar seiring berjalannya waktu.
