Suciwati yang telah memperjuangkan kasus itu sejak 2004 menilai pemerintah sengaja membuat kasus Munir berbelit-belit. Padahal, sudah ada Keputusan Presiden (Keppres) 111/2004 yang mewajibkan pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan TPF dan tinggal dilaksanakan saja.
”Mungkin kalau didorong selesai bisa sejak 2005, tapi kemudian ini menjadi begitu panjang,” cetusnya.
Ketua Ombudsman Amzulian Rifai menekankan bahwa hilangnya dokumen seharusnya tidak menghentikan langkah pemerintah menuntaskan kasus Munir. ”Sampai dibentuk TPF, mestinya kita memberikan perhatian yang setimpal terhadap kasus ini,” tuturnya. (jpg/fajar)
