"Terus terang, kami tidak punya kewenangan untuk memindahkan anggaran ke proyek yang bukan jalan nasional. Itu butuh diskresi Menteri. Makanya kita butuh dukungan DPR RI," imbuh Miftachul Munir.
Wakil Ketua Komisi V, Syarif Abdullah menyebutkan infrastruktur Sulsel tentu akan jadi perhatian. Apalagi di komisi terkait infrastruktur ini, banyak legislator perwakilan Sulsel. Menurutnya, Sulsel mesti mendapat sokongan besar pusat.
"Proyek infrastrukturnya harus ada suntikan APBN. Kita di Komisi V ada Pak Aras, Pak Hamka B Kady, ada Bu Sarce Bandaso, ada Pak Andi Iwan. Saya kira mereka akan vokal nanti perjuangkan anggaran," jelasnya.
Kereta Api
Nurdin menambahkan proyek kereta api Makassar-Parepare sementara progres dikebut. Pengerjaan di kawasan Barru disebutnya sementara dipacu. Pihaknya berharap untuk rute Pangkep, Maros, dan Makassar bisa tuntas 2021.
"Kita ingin masyarakat juga punya kesadaran agar tidak ada lagi persoalan lahan. Kereta api berfungsi tentu ada lagi kawasan ekonomi baru tercipta di sekitar perlintasannya," jelasnya.
Sementara rombongan Komisi V yang sempat meninjau proyek kereta api, ikut menyoroti dan mempertanyakan persoalan tersebut kepada gubernur saat bertemu.
"Kereta api Sulsel, sudah lima tahun, progresnya kok lamban sekali," kata
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah.
Dia mengatakan, dalam waktu lima tahun dan yang berhasil dirampungkan hanya 40 km, itu cukup lambat. Saat turun melihat progres kereta api, yang menjadi kendala adalah masyarakat tidak setuju dengan nilai ganti rugi pembebasan lahan yang ditetapkan pemerintah.