"Karena itulah, progres pembangunan menjadi lambat. Soal pembebasan lahan jadi kendala utama," jelasnya.
Karena itu, kata Syarif, pihaknya akan duduk bersama Kementerian Perhubungan dan stakeholder terkait lainnya untuk membahas dan membicarakan apakah memungkinkan ada toleransi soal nilai pembebasan lahan yang diterima masyarakat sehingga mereka merasa tidak dirugikan.
"Masyarakat menganggap nilai ganti ruginya tidak pantas. Kami di Komisi V akan membicarkan lagi hal ini dengan kementerian terkait," tambahnya.
Yang penting, dia menekankan, rute Barru-Parepare sudah harus rampung 2020 mendatang. Sementara pada 2022, rute Parepare-Makassar sudah beroperasi.
Pada kesempatan itu, Bupati Barru Suardi Saleh curhat bahwa kehadiran rel kereta api di Barru memberi dampak negatif. Selain merusak jalan yang ada di sekitarnya, juga menimbulkan banjir.
Pasalnya, sedimen yang ditimbulkan dari timbunan tanah untuk lokasi rel, posisinya cukup tinggi. "Sehingga saat hujan turun, banyak yang mengalir dan menjadi sedimentasi di sungai. Akibatnya, sungai meluap menyebabkan banjir," tukasnya. (*)