”Pesawat yang membawa penumpang yang bergejala akan melapor ke ATC, lalu akan diarahkan ke parking stand sendiri. Sehingga petugas kantor kesehatan pelabuhan (KKP) akan masuk untuk memastikan terjangkit atau tidak,” jelas dia.
Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Anung Sugihantono mengatakan, ketika evakuasi dilakukan saat masih lockdown, pemerintah akan mengirimkan dokter untuk mendampingi selama penerbangan. Namun, dokter Indonesia hanya berwenang saat penerbangan menuju Indonesia. Saat para WNI masih di Hubei, wewenang ada di pemerintah setempat. ”Kalau pulangnya masih dalam karantina, kita akan berlakukan karantina,” ucapnya.
Menurut dia, karantina berbeda dengan isolasi. Karantina bertujuan mengamati apakah mereka yang dipulangkan dalam kondisi sehat atau tidak dalam kurun waktu tertentu. Anung menjelaskan, jika nanti ada yang mengalami gagal napas, diperlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit yang memiliki alat bantu napas yang mumpuni.
Sementara itu, Dirjen Asia-Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Desra Percaya mengatakan, Dubes RI di Beijing Djauhari Oratmangun terus diminta untuk segera memastikan segala persiapan dengan otoritas Beijing dan Provinsi Hubei. Diakui, ada kendala teknis dalam pemulangan tersebut. Salah satunya soal pergerakan dari Wuhan ke exit city.
Mantan juru bicara Kemenlu itu menjelaskan, pergerakan dari exit city memerlukan perjalanan darat hingga enam jam. ”Kita hitung bagaimana kita bisa menjangkau, siapa yang jadi sopir, siapa yang mau ke sana. Karena kalau lockdown kan tidak ada yang bisa masuk,” katanya.
