Duterte sebenarnya sudah mengancam bakal mengakhiri kerja sama militer dengan AS pada 2016. Dia tak terima sikap AS yang terlalu kritis terhadap program melawan kartel narkoba. Saat itu, publik global menilai bahwa aksi polisi Filipina terlalu kejam karena membunuh tanpa pandang bulu.
Namun, baru bulan lalu dia akhirnya terlihat serius. Hal tersebut terjadi setelah visa Senator Ronald Dela Rosa dicekal pemerintah AS tanpa alasan jelas. Malacanang merasa bahwa visa Dela Rosa dicekal karena dia berperan sebagai kepala kepolisian nasional dalam menindak kasus narkoba. Pada masa kepemimpinannya, polisi membunuh ribuan jiwa yang dituduh sebagai pengedar atau pengguna.
Panelo mengatakan, pemerintah sudah mengevaluasi hubungan kerja sama dengan AS sejak lama. Pemerintah mengambil kesimpulan bahwa Filipina tak boleh lagi bergantung pada negara lain.
’’Saat ini sudah ada negara lain yang berminat untuk menjalin kerja sama. Tapi, presiden sepertinya lebih tertarik untuk membuat pertahanan Filipina lebih mandiri,’’ jelas Panelo.
Selain VFA, Filipina masih punya dua kerja sama militer dengan AS. Yakni, The Mutual Defense Treaty (MDT) dan Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). MDT merupakan pakta yang menyatakan bahwa tiap-tiap pihak bakal membantu negara yang sedang mendapat serangan militer. Sementara itu, EDCA mengizinkan militer AS untuk mengelola lima markas militer di Filipina.
Sebelumnya, Locsin sudah mengingatkan dampak mencabut VFA. Menurut diplomat tertinggi Filipina itu, dua perjanjian militer lainnya bakal runtuh jika izin bagi personel militer AS dipersulit. (jpc/fajar)
