Namun kata Nurmal, untuk saat ini condong memilih penundaan ke 2021. Sebab kata dia, kepala daerah yang dengan dipimpin oleh penjabat (Pj) sangat tidak ideal bagi demokrasi Indonesia.
“Tapi untuk sementara saya melihat 2021 adalah waktu terbaik sambil kita berharap wabah ini cepat kita atasi,” lanjut Nurmal.
“Menunda ke 2024 artinya nyaris semua daerah di Indonesia akan dipimpin oleh pejabat kepala daerah yang artinya sangat tak baik bagi demokrasi kita. Sebab PJ adalah kepala daerah yang bukan dipilih atas pilihan rakyat,” pungkasnya.
Sementara itu, Sosiolog Universitas Hasanuddin (Unhas) Sawedi Muhammad mengatakan, penundaan Pilkada 2020 ini membuka ruang kepada para bakal calon (Balon).
Sebab, kata dia, para balon tentunya akan membuat strategi pemenangan masing-masing yang menyesuaikan dengan kondisi dan situasi lapangan.
“Isu dan prioritas program bisa saja berubah seiring perubahan lanskap sosial-politik dan kultural ke masyarakat di tengah pandemi corona ini,” singkat Sawedi. (endra/fajar)
