“Jika kita telaah secara kritis pada pasal 4, klausul tersebut justru menyulitkan daerah yang masih steril untuk melakukan langkah pencegahan melalui PSBB, karena secara logika, wilayah yang masih steril tidak mungkin memiliki 3 syarat yang sudah ditetapkan pusat tersebut (sejauh ini hanya provinsi NTT dan Gorontalo belum ditemukan kasus positif Covid-19). Pemerintah pusat ini aneh, inisiatif daerah untuk lockdown dilarang, sedangkan bagi daerah yang ingin melakukan pencegahan penularan virus melalui PSBB justru dipersulit dengan syarat administratif dan birokratis. Pemerintah pusat serius atau tidak sih dalam mengatasi penyebaran? “ tegas Bukhori. (rls/fajar)
Tangani Dampak Covid-19, Bukhori: Bansos Harus Jangkau Warga Rentan Miskin
