Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menuturkan, penanganan virus korona harus dilakukan secara bersama-sama. Bukan sekadar sanksi yang harus ditegakkan dengan tegas. Lebih dari itu, harus ada kesadaran bersama untuk mencegah persebaran Covid-19. Bahwa menggunakan masker, menjaga jarak, tidak bersalaman, dan sering cuci tangan itu harus menjadi tanggung jawab moral untuk menjaga orang lain agar tidak tertular. ”Orang lain itu bisa saudara, teman, atau tetangga,” ujar Risma kemarin (21/4).
Dia mengimbau warga Surabaya tidak mudik ke kampung halaman atau bepergian ke luar kota. Sebab, risiko menularkan atau tertular sangat tinggi. Dia menyebutkan, hampir 90 persen kasus positif Covid-19 di Surabaya terjadi karena adanya mobilitas penduduk. ”Tolong dipikirkan panjang risiko yang harus kita alami (saat perjalanan),” katanya.
Terkait penerapan PSBB, Risma mendapatkan informasi bahwa banyak hal yang akan diatur itu sebenarnya sudah diterapkan di Surabaya. ”Misalnya di pasar harus pakai masker. Di luar pakai masker itu sudah kita lakukan juga,” ungkapnya.
Koordinator Protokol Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Surabaya M. Fikser menambahkan, saat pembahasan peraturan gubernur terkait PSBB, pemkot sudah menyampaikan berbagai masukan. Mulai sektor transportasi hingga pendidikan.
”Kami menunggu pergubnya bagaimana. Karena yang mengajukan PSBB ini gubernur. Selain itu, pergub ini juga mengatur tiga wilayah kan. Dua kabupaten dan satu kota Surabaya,” ujar Fikser. Pemkot sendiri sudah memiliki 17 pos perbatasan di akses keluar masuk Surabaya.
