Sebelumnya, terang Hasanuddin, pihak pemkot telah berkomunikasi dengan fraksi di DPRD terkait penggunaan anggaran tersebut.
"Fraksi itu tidak bisa memutuskan, yang memutuskan sesuatu yang namamya budgeting adalah Badan Anggaran. Jadi tidak bisa di luar Banggar," tutur Hasanuddin.
"Jadi jika kemudian dana miliaran ini dibelanjakan tanpa terlebih dulu memberi tahi kan, namanya kan melangkahi. Tidak bisa seenak perut memanfaatkan situasi darurat, lalu main tabrak sana sini. Makanya sejak awal kami ingatkan, disiapkan matang. Jangan grabak grubuk," ia menambahkan.
Hasanuddin Leo tentu gerah dengan sikap Pemkot Makassar. Hak yang melekat pada dirinya sebagai Anggota DPRD yakni hak budgeting dan controlling akan dimainkan dalam rangka menciptakan efektivitas penanggulangan Covid-19 dan aktivitas pemerintahan secara menyeluruh. (endra/fajar)
