FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo, mengkritik gaya komunikasi pemerintah selama masa pandemi COVID-19.
Misalnya, kata dia, ketika pemerintah mengeluarkan narasi mengizinkan semua moda transportasi untuk beroperasi kembali selama pandemi.
Pasalnya narasi itu kontradiksi dengan larangan mudik.
Menurut dia, mengizinkan moda transportasi beroperasi, meningkatkan mobilitas rakyat. Termasuk upaya rakyat untuk melaksanakan mudik, meskipun pemerintah sudah melarangnya.
"Semestinya pemerintah harus tegas dengan kebijakan larangan bepergian ke luar kota. Terutama dari zona merah, untuk mencegah penyebaran virus," ucap Karyono dalam pesan singkatnya kepada jpnn.com (grup fajar.co.id), Jumat (8/5).
Selain itu, ujar dia, narasi mengizinkan semua moda transportasi untuk beroperasi, bertolak belakang dengan keinginan kepala daerah di zona merah.
Misalnya kepala daerah di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi (Bodebek). Mereka sudah mengajukan permohonan penghentian kereta api demi menekan penularan COVID-19.
"Jadi, kebijakan baru di bidang transportasi ini bisa memupus harapan lima kepala daerah," ucap Karyono.
Narasi yang kontradiksi itu, kata Karyono, menunjukkan buruknya komunikasi pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.
Akibat komunikasi yang buruk, telah menimbulkan kegamangan rakyat yang berpotensi menyebabkan ketidakpastian penanganan COVID-19.
"Perbedaan kebijakan ini menunjukkan buruknya komunikasi pemerintah dalam upaya mengatasi penderitaan rakyat akibat COVID-19," ucap dia.
