Sekadar diketahui, penyaluran bantuan sosial pemerintah, juga mendapat pengawalan dan pengawasan dari berbagai pihak. Seperti Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan, dan DPRD. Itu tertuang dalam kesepakatan yang ditandatangani saat launching data penerima.
Bukan hanya itu, Suardi Saleh kembali mempertegas, agar daftar penerima bantuan harus ditempelkan di papan pengumuman kantor desa/kelurahan. Bahkan bila perlu ditempel di pos ronda di kampung-kampung, agar benar-benar transparan.
Begitu pun penyalurannya, sebisa mungkin dilakukan secara door to door, atau tidak membuat kerumunan di kantor desa/kelurahan. Termasuk jumlah dan jenis bantuan harus diterima utuh penerima. (*/fajar)
