“Sektor pangan menjadi bagian yang sangat penting di tengah wabah Covid-19. Saat ini korupsi dan kartel banyak terjadi di sektor pangan dan tentu hal ini perlu ditangani serius. Akuntabilitas yang kuat dan perspektif hukum sangat dibutuhkan guna melindungi hasil produksi pangan para petani dan memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga selama pandemi,” kata Prof. Dwia.
Menteri Pertanian RI, Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si., MH sebagai Keynote Speaker menyampaikan kesiapan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian RI, baik dari sisi lahan dan stok pangan Indonesia selama masa pandemi Covid-19.
Dalam materinya, beliau menjelaskan Kementerian Pertanian telah mempersiapkan beberapa strategi khusus yang terbagi ke dalam beberapa tahap diantaranya agenda emergensi, agenda yang bersifat jangka menengah dan strategi jangka panjang untuk menangani masalah pangan selama pandemi Covid-19.
"Kondisi saat ini mampu merubah seluruh tatanan kehidupan yang mampu melampaui ekspektasi kita selama ini. Dunia berubah dan ini merupakan tantangan yang harus dijawab. Kementerian Pertanian akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk menjawab tantangan tersebut," jelas Syahrul.
Dalam menyikapi permasalahan pangan Indonesia selama masa pandemi, Kementerian Pertanian RI mengupayakan untuk mendorong dan mempercepat program bantuan sarana produksi seperti alat dan mesin pertanian, bibit maupun pupuk. Selain itu, mengupayakan adanya akselerasi produksi pertanian khususnya kegiatan padat karya serta mendorong kelancaran distribusi bahan pangan pokok.
