Sementara itu, Ketua KPU RI, Arief Budiman mengatakan, pihaknya masih sulit memenuhi kebutuhan daerah dengan anggaran yang dipangkas. Salah satu harapannya adalah pemerintah daerah. Pemda diharap bisa memenuhi anggaran sesuai perjanjian hibah.
Terlepas dari itu, diakuinya, memang ada beberapa tahapan pilkada yang mengalami penyesuaian dengan kondisi yang ada. Seperti memangkas aktivitas tatap muka, hingga menghapus kampanye besar (akbar) para kandidat.
"Tetapi, subsidi itu masih sulit menutupi kebutuhan anggaran," tambahnya.
Tambah Anggaran
Komisioner KPU Sulsel, Asram Jaya mengutarakan, 12 KPU yang akan menggelar Pilkada sementara melakukan penyusunan anggaran. Penambahan anggaran ini akan disesuaikan untuk penerapan standar protokol kesehatan. Item belanja pun akan disesuaikan dengan model baru.
Misalnya, kata dia, model tatap muka untuk sosialisasi KPU dan sejumlah kegiatan lainnya yang berpotensi diubah. "Ini sifatnya penyesuaian. Ada beberapa hal yang harus kami revisi karena kondisinya tak normal. Semangat dari demokrasi itu tetap ada," jelasnya.
Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir tak menampik anggaran Pilkada 2020 akan membengkak. Jumlahnya tak sedikit. "Tetapi, kami belum tahu harus komunikasi dengan Pemda atau APBN. Komunikasi ke KPU RI juga sudah dilakukan. Intinya kemungkinan ada penambahan anggaran," ujarnya.
Dijelaskannya, menggelar pilkada di tengah pandemi Covid-19 menjadi alasan bagi KPU membutuhkan porsi anggaran lebih besar. Khususnya terkait wacana penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pemilihan. "Paling terasa ada paling bawah. Perbanyak TPS. Itu kalau mau tidak terlalu banyak pemilih di TPS, ya, jadi TPS harus diperbanyak. Kalau itu, pasti mahal," jelasnya.
