Jaminan pilkada jika dilakukan 2020, diperhadapkan tantangan kondisi kesiapan maksimal. Berbagai risiko akan diihadapi, sejumlah titik rawan yang krusial, antara lain, misalnya kesiapan instrumen aturan yang dibuat KPU dan Bawaslu. "Dan penjabarannya. Apalagi nanti butuh sosialisasi dan penegakan hingga tingkat bawah," jelasnya.
"Termasuk jaminan partisipasi politik. Target partisipasi pemilih menjadi tanda tanya. Selama situasi covid-19, masyarakat ada kecenderungan merosot atensinya ke masalah politik. Ada ancaman apatisme pemiih yang pilkada, setelah sekian lama tercekam dan dituntut mengurangi interaksi sosial. Padahal keberhasilan pemilu salah satunya ada di angka partisipasi politik," tutupnya. (ful-taq/abg)
