Dari kacamata pengamat, tindakan presiden yang marah itu tidak tepat. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Gita Putri Damayana menjelaskan, menteri hanya merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan terbatas di bidang masing-masing.
Tanggung jawab pengambilan keputusan umum dan memastikan orkestrasi kebijakan berjalan harmonis ada di presiden. Apabila menteri dirasa kurang maksimal dalam tugasnya, seharusnya presiden sudah mengambil tindakan sejak awal.
”Seharusnya Presiden Jokowi dapat bertindak lebih awal untuk memberhentikan para menteri yang tidak bekerja dengan baik dalam menangani situasi darurat,” tegasnya.
Karena itu, PSHK memberikan masukan agar presiden segera memberhentikan menteri atau pejabat eksekutif yang capaiannya minim dan buruk. Juga masukan agar dalam jangka waktu ke depan memperbaiki kelemahan manajemen regulasi secara menyeluruh. ”Terutama dalam hal perencanaan serta monitoring dan evaluasi setiap peraturan perundang-undangan dalam lingkup eksekutif,” lanjutnya.
Refleksi Kekuatan yang Memudar
Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menyayangkan munculnya ekspresi kemarahan Jokowi yang ditampakkan secara gamblang ke publik. Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto mengatakan, sikap pemimpin yang tidak terkendali bisa mencerminkan kelemahan dirinya. ’’Ini justru merefleksikan kekuatan Jokowi cendrung memudar,’’ katanya.
Menurut dia, selama ini fatsun politik Presiden Jokowi tidak terlepas dari budaya Jawa. Dalam perspektif budaya politik Jawa, kekuatan seseorang terefleksi dalam kehalusan penampakan lahirnya. Semakin berkuasa seseorang, semakin halus penampakan lahirnya.
