"Omnibus Law dan RUU Cipta Kerja bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri atau sebuah inisiatif terbaru yang digagas Presiden Jokowi, untuk mengatasi hiper tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Bukan pula masalah konkrit yang dihadapi rakyat Indonesia," tulis aspirasi massa, dalam selembar kertas pernyataan sikap itu. (Ishak/fajar)
Polisi dan Massa Saling Kejar, Pedagang Asongan Ini Bertahan Jual Manisan
