Terkait dinamika politik di Jember, pengajar Universitas Al Azhar itu menilai, kekacauan disebabkan komunikasi politik yang tersumbat antara DPRD dan bupati. Hal tersebut tecermin dari sikap partai koalisi pengusung yang justru ikut dalam pemakzulan.
Dia menduga, ada deal politik yang terabaikan dalam perjalanan pemerintahan. ”Kepala daerah ketika diusung memiliki janji kontrak politik. Ketika tidak terealisasi atau dikecewakan, secara politik akan berbalik arah,” imbuhnya.
Jika melihat situasi yang sudah sangat meruncing, Ujang menilai rekonsiliasi sudah sangat berat. ”Di politik apa pun bisa terjadi. Selama kompromi terjadi, kemungkinan damai itu bisa. Tapi, kalau gak ketemu, jalan hukum yang terbaik,” tegasnya.(jpc)
