Setelah konsep ini rampung, Nurdin menyerahkan pembentukan perwali dan perbup ke pemerintah setempat. Menurutnya ini jauh lebih bisa dikendalikan dibanding pelaksanaan pesta pernikahan di rumah.
“Jadi bukan hanya di Makassar, tetapi skala Sulsel. Ini jadi pedoman untuk daerah. Tetapi daerah sendiri yang nantinya memutuskan, bukan kita," tambah mantan bupati Bantaeng dua periode ini.
Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel, Anggiat Sinaga mengaku masih terus menunggu kebijakan pelonggaran aktivitas pernikahan. Hotel dan restoran sudah siap atas segala yang akan ditetapkan oleh Pemprov Sulsel.
"Kita sudah siap mengurangi kapasitas sampai 50 persen. Kemudian kami juga menawarkan paket meal box, bukan lagi makanan prasmanan kepada seluruh calon pengantin," tambahnya. (ful/rif/fajar)
