Jiwasraya, lanjutnya, hanya satu dari sekian BUMN yang bermasalah akibat mis-management dalam mengelola perusahaan yang di dalamnya terdapat unsur moral hazard.
“Pemerintah seharusnya berkonsentrasi dalam melakukan pembenahan secara komprehensif dan tidak segan memburu para pelaku skandal, bukan malah dengan mudahnya menggunakan resources negara yang ada untuk menambal likuiditasnya”, imbuhnya.
Dalam beberapa waktu terkahir, menurutnya, selain Jiwasraya, Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera, dan Asabri, serta beberapa lainya sedang menghadapi skandal investasi yang bermasalah sehingga berdampak pada masalah likuiditas.
“Berbagai kondisi ini secara umum menunjukkan adanya potensi moral hazard yang terskenario dalam sektor asuransi dan manajer investasi di pasar modal. BUMN yang masuk dalam ‘permainan kotor’ investasi yang kemudian terjerembab dalam masalah likuiditas, tidak layak diberikan bantuan oleh negara. Anggaran negara diperoleh dari uang keringat rakyat dan menjadi tidak adil jika harus digunakan untuk menanggung biaya perusahaan yang telah ‘dirampok’ oleh sekelompok orang”, tandasnya.
Ecky juga menekankan bahwa di tengah sulitnya perekonomian, dimana Pemerintah mencari sumber-sumber pendanaan dengan menerbitkan Utang baru yang tidak murah, tidak tepat jika harus menanggung beban BUMN yang sakit akibat adanya fraud, ‘perampokan’ dan korupsi.
“Sebaiknya kejar dan buru asset-asset yang telah ‘dirampok’. Gunakan seluruh kekuatan yang ada. Kembalikan seluruh asset yang telah dijarah. Jangan gunakan uang negara. Jangan gunakan uang dari keringat rakyat untuk menambal atau mensubsidi berbagai ‘perampokan’ itu”, pungkas Ecky mengakhiri.(msn/fajar)
