Keempat adalah alasan pilihan kebijakan. Dia mengatakan, dalam situasi sulit atau krisis, pilihan kebijakan harus diambil dengan mempertimbangkan semua aspek. Selain eksekutif, DPR telah menetapkan pilihan bahwa pelaksanaan pilkada 2020 tetap dilaksanakan pada Desember 2020.
”Perppu dari presiden pun tak akan berlaku jika ditolak DPR yang merupakan representasi parpol,” jelasnya.
Alasan berikutnya adalah kesehatan. Menurut dia, 16,3 persen daerah pilkada berzona merah dapat diberikan aturan khusus. Misalnya, tidak boleh membuat publik berkumpul lebih dari 5 orang. Sementara itu, di wilayah lainnya tidak boleh berkumpul di atas 50 orang. Calon kepala daerah yang tidak patuh protokol kesehatan bisa dikenai sanksi bertingkat hingga diskualifikasi.
Alasan keenam, yaitu ekonomi. Ikrama menjelaskan, secara nasional kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang menurun.
Sementara itu, alasan ketujuh pilkada jangan ditunda adalah pertimbangan modifikasi bentuk kampanye. Menurut dia, banyak referensi pelaksanaan pilkada di tengah pandemi dari berbagai negara.
Survei kualitatif LSI Denny JA dilakukan dengan kajian data sukender dari tiga lembaga. Yaitu, Gugus Tugas Nasional Covid-19, Worldometer, dan WHO. Selain itu, riset diperkuat dengan analisis media.(jpg/fajar)
