Kahar menjelaskan, hingga kini serikat buruh masih merujuk pada salinan draf yang diperoleh ketika pembahasan Panitia Kerja (Panja) RUU Ciptaker. ’’Acuan kami adalah hasil pembahasan di panja yang sudah kami beri masukan melalui tim,’’ urai dia.
Pada kesempatan yang sama, anggota DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengatakan, sejak RUU Cipta Kerja disahkan, PKS belum menerima draf final UU tersebut. Fraksi PKS pun mengirimkan surat kepada badan legislasi (baleg) untuk meminta draf final UU Cipta Kerja.
Menurut dia, bisa saja draf yang beredar di masyarakat itu berbeda dengan yang sudah final. Bukhori pun hanya mendapatkan draf RUU Cipta Kerja tertanggal 2 Oktober. Dia merasa perlu mendapatkan draf itu agar pihaknya dapat menyisir pasal-pasal yang mungkin merugikan dan mengakibatkan kesalahpahaman berbagai pihak.
"Selama saya jadi anggota DPR 2009, 2014, dan sampai sekarang, baru kali ini ada pembahasan undang-undang yang luar biasa. Luar biasa isunya, luar biasa cakupannya, dan luar biasa speed pembahasannya. Ini belum pernah dilakukan sepanjang negara ini merdeka,’’ katanya. (jpc/fajar)
