"Di masa pandemi ini akan muncul obyek rentan miskin dan kami sementara validasi", kata Mukrabin.
Dikatakannya bahwa terkait data ini maka ke depan kita bangun kerjasama dengan Dinas Kominfo dan Statistik selaku walidata Pemda.
Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris BPKAD, Sulaeman Natsir yang mengulas kembali crash program pronangkis saat masih bertugas di Bappeda beberapa tahun lalu. Menurutnya perlu dirumuskan kembali program yang terpadu dalam percepatan pengentasan kemiskinan ini.
Sementara itu Direktur Pattiro Jeka, Suriani Gaftur menyoroti ketersediaan data yang akurat dari tiap OPD, khususnya OPD yang menangani data kemiskinan ini.
"Kami sarankan agar dokumen data yang dipegang oleh OPD terkait tidak hanya dijadikan sebagai sampah saja. Setelah kegiatan selesai, ada pelaporan dan audit SPJ, lalu endingnya tidak lagi ada konsistensi dan tindak lanjut aksi sesuai hasil pendataan", ujarnya, yang disambut oleh Haerullah Loji dengan istilah "anomali" dan "arummanis".
Menanggapi hal tersebut, Samsuddin Lau dari Dinas Sosial mengatakan bahwa pihaknya saat ini yang dipimpin langsung oleh plt Kadis Sosial telah mengunjungi 80 Desa/Kelurahan untuk melakukan akurasi data kemiskinan termasuk penerima berbagai bantuan sosial dari Pemerintah.
"Kita cek satu per satu. By name by address. Kita berharap dengan langkah yang terstruktur dan sistematis ini, datanya dapat dipertanggung jawabkan", ungkapnya. Dijelaskannya pula bahwa dengan sinergi dan program yang real dan tepat sasaran maka penurunan angka kemiskinan di tahun 2023 ini dapat turun hingga persentase 1 digit.
