"Jadi harus mendengar dan mengikuti aspirasi rakyat. Rakyat tak akan protes dan demo jika tak ada pemicunya. Dan pemicunya itu kan kebijakan pembuatan UU yang tak pro rakyat," ungkap Ujang.
Lebih lanjut Ujang mengatakan, pandemi Covid-19 memang salah satu pemicu kesulitan dalam mengelola kinerja pemerintah. Namun, dia menegaskan, jika pemerintahnya kompak dan solid bekerja hanya untuk rakyat, dan tidak mungkin kepuasannya rendah.
"Jadi pandemi jangan menjadi alasan dan pembenaran melorotnya kinerja pemerintah dan menurunnya tingkat kepercayaan publik," katanya.
Seperti diberitakan hasil survei Litbang Kompas menemukan 55 persen responden tidak puas dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.
Jumlah itu terdiri dari 46,3 persen tidak puas, dan 6,2 persen sangat tidak puas. Sementara yang sangat puas 5,5 persen, dan puas 39,7 persen, sehingga totalnya 45,2 persen. (boy/jpnn)
