Emrus juga menyebut pertemuan keduanya bisa saja dijembatani Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.
Arya, menurutnya, bisa mengontak Adian agar bisa bertemu Erick Thohir.
Akan tetapi, Emrus tak sependapat jika sampai persoalan antara Adian dan Erick ini sampai membuat Presiden Jokowi turun tangan.
“Karena dikhawatirkan timbul persepsi yang berbeda di masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya Adian menyebut ada pernyataan Erick cukup berbahaya.
Itu sebagaimana dalam video wawancara dengan judul ‘Kalau Titipan Banyak, Bukan Hanya Dari Pak Jokowi (Erick Thohir)’.
Di antaranya pernyataan di menit ke 11 detik ke 20.
Erick menyampaikan keinginan agar nanti Kementerian BUMN tidak lagi menerima dana dari APBN, tetapi cukup 1 persen dari pembagian deviden.
“Menurut saya ini pernyataan berbahaya yang bisa mengubah negara menjadi perusahaan yang dibiayai oleh laba usaha semata-mata,” tegas Adian dalam keterangannya, Minggu (1/11).
Sekjen Pena 98 ini menyebut pernyataan itu bukan main-main karena keluar dari mulut seorang menteri.
“Karena terkait dengan konstitusi dan ideologi negara,” ujar Adian.
Anggota Komisi VII DPR ini kemudian menyarankan Erick mempelajari, bahwa mengelola negara bukan hanya sekadar berapa angka uang.
Tetapi di dalamnya ada mekanisme konstitusi dan kontrol melalui parlemen.
Sehingga penentuan anggaran kementerian juga harus persetujuan DPR dan pemerintah. Bukan main asal ambil 1 persen laba BUMN. (jpnn/pojoksatu/fajar)
