MAKASSAR, FAJAR — Calo ternyata masih menjadi masalah pada pelayanan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Makassar. Laporan adanya hal tersebut bahkan sudah sampai ke telinga Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.
Kadisdukcapil Makassar Aryati Puspasari Abady meminta gubernur untuk membuktikan temuan tersebut. Pasalnya sampai saat ini dia berani menjamin jika tak ada pungutan liar atau calo di OPD yang dia pimpin.
Beberapa waktu lalu, Disdukcapil Sulsel juga menggelar webinar dengan tema khusus terkait pelayanan kependudukan dan di Makassar. Saat menerima berbagai laporan, Kadisdukcapil Sulsel Sukarniaty Kondolele juga menyampaikan adanya aspirasi masyarakat terkait pungutan dan calo pelayanan.
Bahkan untuk mengurus KTP-el saja masyarakat harus membayar sebanyak Rp200 ribu. Bahkan calo tersebut, kata dia, masih berkeliaran di kantor Disdukcapil Makassar. Meminta imbalan atau semacam pungli untuk memuluskan proses pengurusan berkas.
Nurdin Abdullah berjanji akan melakukan sidak. Jika di provinsi dia menjamin tak ada calo. Pasalnya pelayanan terpusat di kabupaten/kota. Makanya, dia meminta Pj Wali Kota untuk mengecek dan membereskan adanya temuan tersebut.
“Saya sudah dengar itu. Kita lagi mencari waktu yang tepat. Kita pasti bisa temukan. Kalau perlu tangkap tangan. Karena saya dengar ada alasan blanko nggak ada tetapi kalau lewat pihak ketiga cepat,” bebernya kepada FAJAR, di kantor gubernur, Kamis 19 November.
Semestinya, kata dia, kondisi seperti ini tak boleh terjadi. Situasi ini menurunya menjadi tanda jika masih ada pelayanan publik yang harus dibenahi. Pun jika terbukti, akan diberikan sanksi tegas.
Termasuk ketika ada keterlibatan ASN. Selain sanksi administrasi juga ada sanksi pidana. “Makanya kami coba bersihkan semua dari calo. Pokoknya itu ngga boleh lagi. Apalagi kalau ada ASN sanksinya tegas,” tambah eks bupati Bantaeng dua periode ini.
Kadisdukcapil Makassar, Aryati Puspasari Abady menampik jika ada calo untuk pelayanan KTP-el. Karena untuk proses pengambilan tak ada yang diwakili. Pun jika ada dugaan gubernur, menurunya harus di cek kebenaran akan informasi tersebut.
“Bagus ditelusuri dimana terjadi. Dokumen lain juga begitu, kita kan pakai pdf. Tidak melayani lagi face to face untuk dokumen lain. Cukup lewat web dan masyarakat mengurus sendiri,” jelasnya di kantor gubernur.
Cukup mengurus di rumah atau ti tempat lain tanpa harus ke kantor. Kalaupun ada masyarakat yang tidak paham, hal tersebut diluar dari jangkauannya. Meski begitu fasilitas layanan daring tersebut disiapkan untuk meretas adanya calo.
Aryati memastikan informasi mengenai calo tersebut tidak benar. Kalaupun ada dia meminta agar ditunjukkan supaya bisa ditelusuri bersama. Dugaannya, mungkin ada yang tidak tau pakai situs layanan dan dimanfaatkan oleh oknum terentu.
“Tapi saya yakinkan di sana tidak ada. Kalau ada ditemukan saya berani tindak tegas. Dimana-mana Dukcapil selalu dituduh ada calo, saya minta buktikan.
Kalau ada orangku terlibat, saya bilang ke mereka saya tidak akan menjaganya,”tambahnya.
Kadisdukcapil Sulsel Sukarniaty Kondolele mengatakan, pihaknya memang telah melakukan survei selama dua hari untuk melihat pelayanan di Disdukcapil Makassar. Beragam tanggapan masyarakat mulai dari pelayanan yang baik, lambat, hingga temuan adanya unsur calo dan pungli.
“Sebetulnya calo ini muncul dari masyarakat juga yang tidak mau sulit dalam pengurusan. Makanya lewat perantara. Padahal pengurusan dokumen kependudukan itu mudah,” tambahnya kepada FAJAR, kemarin. (ful)
