FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua DPR M. Azis Syamsuddin mengutuk oknum United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang mengklaim pembentukan pemerintahan sementara West Papua.
Kelompok ULMWP pimpinan Benny Wenda yang berada di luar negeri mendeklarasikan secara sepihak kedaulatan Papua Barat pada 1 Desember 2020.
Azis menegaskan, Papua Barat sepenuhnya merupakan provinsi yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Tindakan para oknum atas klaim di luar kerangka NKRI adalah hal yang tidak terpuji dan tidak memiliki dasar yang jelas," kata Azis, Rabu (2/12).
"Klaim sepihak seperti ini kami kutuk secara tegas, dan juga bagi yang mendukung akan kami tindak secara tegas." tambahnya.
Azis menyatakan masyarakat Papua Barat tidak terlibat dalam pembentukan oleh ULMWP tersebut, sehingga tidak ada dasar yang kuat atas klaim itu.
"Keberadaan Papua Barat itu clear sesuai dengan konstitusi Indonesia, nilai-nilai Pancasila dan pengakuan dunia internasional,” lanjut Azis.
Politikus Partai Golkar itu mendesak pemerintah segera mengambil langkah-langkah agar provokasi tanpa dasar oleh ULMWP tidak mejadi liar dalam isu sosial bermasyarakat.
Dia menilai pemerintahan otonomi khusus Papua Barat juga dipandang perlu tegas dalam penyikapi isu ini.
“Benny Wenda ini tidak paham Pancasila. Justru Pancasila menjadi dasar pemersatu bangsa," ungkap Azis.
Pimpinan DPR bidang koordinasi politik, hukum, dan keamanan itu menjelaskan dalam konsep Pancasila inilah Papua maupun Papua Barat merupakan inti dari kerangka NKRI. Mantan ketua Komisi III DPR itu menegaskan dunia internasional pun mengakui wilayah NKRI secara utuh. "Ini final and binding. NKRI harga mati," tegasnya.
