Selain itu, Pahala juga mengungkapkan temuannya, bahwa harta kekayaan petahana naik Rp2-4 miliar selama 5 tahun.
“Secara umum, cakada petahana rata-rata mencatatkan kenaikan nilai harta sebesar Rp2-4 miliar selama menjabat pada periode pertama,” ungkapnya.
Sebanyak 62 persen cakada petahana mencatat kenaikan harta kekayaan lebih dari Rp1 miliar, bahkan 29 di antaranya mencatatkan kenaikan harta kekayaan lebih dari Rp10 miliar saat menjabat.
“Namun ada 39 cakada yang justru menurun harta kekayaan selama periode lima tahun,” ungkapnya.
Kenaikan harta cakada petahana sejalan dengan besarnya nilai APBD daerah-nya pada periode yang sama.
“Kita pikir masuk akal karena ada upah pungut dari APBD,” katanya.
Meski demikian, jumlah petahana pada Pilkada 2020 meningkat signifikan.
“Pada Pilkada 2020, dari total 555 cakada yang berprofesi sebagai birokrat, terdapat 332 cakada petahana,” katanya.
Terjadi peningkatan dibandingkan tiga penyelenggaraan pilkada sebelumnya yaitu pada 2015, 2017 da 2018.
Jabatan pemilihan dengan persentase cakada petahana terbanyak adalah calon bupati yang diisi 206 orang petahana yang terdiri atas 127 orang Bupati dan 79 orang wakil bupati.
“Yang kita sebut petahana itu termasuk bupati atau wakil bupati yang maju untuk menjadi gubernur kita anggap petahana, kemudian sekretaris daerah maju kita anggap petahana karena dia orang pemerintahan,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri tingginya biaya politik yang harus disiapkan para cakada untuk maju pilkada.
“Pertama adalah gap antara biaya pilkada dan kemampuan calon, ini hasil penelitian. Hasil penelitian kita, ada gap antara biaya pilkada dan kemampuan harta calon. Bahkan, dari LHKPN, itu minus,” katanya.
