Salah satunya persoalan banjir yang mengepung Makassar beberapa pekan terakhir. Sahruddin Said mengatakan, jika persoalan banjir tidak menjadi perhatian, ditakutkan titik banjir akan lebih meluas mengingat musim hujan belum menemui puncaknya.
"Sibuk terus Pj Walikota mau mutasi lah, lelang lah, mending suruh tangani banjir dan kerjaan fisik yang tidak beres, dan kegiatan lain untuk segera dirampungkan mengingat akhir tahun," ketus Sahruddin melalui pesan singkat, Rabu (30/12/2020).
Meskipun Rudy berkilah hanya melakukan pengisian post jabatan yang kosong, menurut Politisi PAN itu kelowongan tersebut bisa diisi oleh seorang pelaksana tugas (Plt).
"Pj kan juga semetara jadi Plt Kadis tidak ada masalah. Mengenai kekosongan jabatan itu alasan klasik saja. Kosong itu kalau tidak ada pelaksana tugas," tegasnya.
Rudy Djamaluddin memiliki pandangannya sendiri. Atas nama pelayanan publik dan menghindari kepincangan dalam sistem pemerintahan, kebijakannya tersebut dianggapnya sah-sah saja.
"Anda masyarakat disuruh tunggu, mau tidak? Nah fungsi pelayanan itu utama dan pemerintahan melayani. Makanya segera memaksimalkan pelayanan dengan mengisi yang kosong, itu diizinkan oleh regulasi," jelas Rudy.
"Saya yakin, (pemerintah) pusat tidak ingin pemerintahan di daerah jalan pincang," katanya kemudian.
Sebelumnya, Mendagri Tito telah mengeluarkan surat edaran (SE) resmi dengan nomor 820/6923/SJ tentang larangan penggantian pejabat di lingkungan daerah pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, sudah benar dan harus dipatuhi oleh seluruh kepala daerah. Termasuk Pj Walikota Makassar. (endra/fajar)
