P2G menilai, jika keputusan tidak merekrut guru PNS hanya berlaku untuk formasi tahun 2021, masih bisa diterima. Sebab, sebelumnya juga pernah dilakukan moratorium terhadap penerimaan PNS, yang kemudian dibuka kembali pada 2018.
“Tapi jika keputusan tersebut bersifat permanen, dimulai 2021 sampai tahun-tahun berikutnya negara tak lagi membuka rekrutmen Guru PNS, di sini letak masalahnya,” kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim.
Satriwan meminta, pemerintah tidak menutup mata tentang fakta tingginya animo anak-anak bangsa menjadi guru PNS. Apalagi, para guru honorer, yang sudah mengabdi lama di sekolah dan mendidik anak bangsa.
“Mereka bermimpi menjadi guru PNS agar kesejahteraan hidupnya meningkat dan terjamin oleh negara,” kata dia.
Menurut Satriwan, keputusan ini akan memadamkan nyala api semangat guru honorer. “Impian para guru honorer sederhana, hanya ingin menjadi guru PNS dan mengabdi untuk pendidikan nasional,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta, rekrutmen sejuta tenaga pendidik dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021 diperpanjang.
Pasalnya, sehari jelang masa pendaftaran ditutup, baru ada 174.077 formasi guru PPPK yang diusulkan pemerintah daerah (pemda). Jumlah ini masih jauh dari target program yakni merekrut satu juta guru honorer menjadi PPPK.
“Minimnya usulan ini lantaran Pemda masih ragu untuk mengajukan formasi kebutuhan guru. Sebab, dikhawatirkan akan membebani keuangan daerah,” kata Huda.
Sebab selama ini, kata Huda, beban gaji dan tunjangan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah, baik dari unsur PNS maupun PPPK, memang menjadi beban pemda. Dengan pembukaan rekrutmen satu juta guru PPPK, pemda khawatir akan semakin memperberat beban APBD.
