“Padahal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah menegaskan jika sejuta guru honorer yang direkrut dengan skema PPPK nantinya akan ditanggung oleh pemerintah pusat, baik dari segi gaji dan tunjangannya,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Huda, minimnya sosialisasi tentang rencana rekrutmen satu juta guru PPPK menjadi pemicu keengganan pemda mengajukan formasi kebutuhan guru ke pemerintah pusat. Menurutnya, pemda tidak menerima secara utuh informasi program ini, termasuk siapa pihak yang menanggung beban gaji dan tunjangan guru PPPK.
“Kami menilai ada problem komunikasi sehingga program yang begitu strategis tidak mendapatkan respons semestinya dari pemerintah daerah. Padahal kita tahu betapa para guru honorer sangat berharap bisa segera diangkat sebagai ASN,” pungkasnya. (der/fin)
