Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Makassar memang menjadi sorotan belakangan ini. Itu karena adanya keterlambatan proses verifikasi dokumen hotel dan restoran sebagai penerima dana hibah dari Kemenparekraf RI.
Anggaran yang semestinya dicairkan akhir Desember 2020 sebesar 50 persen belum diterima pengusaha hotel dan restoran. Alhasil, kondisi ini menimbulkan kisruh antara PHRI Sulsel sebagai perwakilan hotel dan restoran dengan Pemkot Makassar. (endra/fajar)
