Karena itu, dirinya meminta apa yang disampaikan oleh JK dalam diskusi tersebut harusnya jadi masukan bagi pemerintah saat ini.
"Saya kira kita tidak perlu panas, kalau bertanya saja sudah membuat panas, bagaimana pula kalau dikritik? Jadi sebaiknya ditanggapi secara konstruktif agar apa yang ingin dicapai pemerintah. Rakyat menyampaikan kritiknya secara baik dan benar sementara pemerintah menerimanya sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat," tegas Husain Abdullah.
Sebelumnya, Jusuf Kalla dalam Mimbar Demokrasi Kebangsaan yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Jumat (12/2/2021) menilai demokrasi Indonesia terancam.
Kondisi itu terlihat dari indeks demokrasi Indonesia yang menurun berdasarkan survei The Economist Intelligence Unit (EIU).
"Dalam empat tahun terakhir, indeks demokrasi menurun ke 64 dari 127 negara yang disurvei," kata JK.
JK menilai demokrasi terganggu belakangan ini. Hal itu terlihat dari adanya pengkritik terhadap pemerintah berujung pada proses hukum di kepolisian.
"Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?," tanya JK.
Ketua Umum PMI itu menilai masyarakat perlu memberikan kontrol terhadap pemerintah atas pelaksanaan demokrasi. Dasar demokrasi pun memberikan hak warga negara punya kewajiban yang sama. (Msn/fajar)
