FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Bola panas penonaktifan RT/RW oleh Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto masih terus bergulir. Kini 7 fraksi DPRD Kota Makassar secara tegas menolak wacana tersebut.
Ketujuh Fraksi tersebut ialah Demokrat, PKS, PAN, PPP, Golkar, PDI Perjuangan dan Nurani Indonesia Bangkit (NIB).
Hal tersebut usai DPRD Kota Makassar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah RT/RW di ruangan Banggar DPRD Kota Makassar, Senin (12/4/2021).
Dari hasil RDP tersebut, 7 Fraksi menyatakan menolak wacana Danny Pomanto untuk menonaktifkan RT/RW.
"Tadi kami sudah sepakat, 7 fraksi sudah sepakat menolak penonaktifan RT/RW se-kota Makassar. Pak Wali harus bersyukur tidak boleh marah tidak boleh tersinggung," ujar Wakil Ketua DPRD kota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA) saat ditemui Fajar.co.id seusai RDP.
ARA menyebut penonaktifan RT/RW tersebut tidak sesuai regulasi. Ia mengklaim wacana tersebut hanya akan membuat kegaduhan saja di masyarakat.
"Itu bertentangan dengan perda dan perwali yang kita sepakati bersama. Olehkarena itu kami meminta kepada pak wali yang Arif dan bijaksana untuk tidak melaksanakan dan tidak merencanakan itu," ujarnya.
Ia pun setelah ini bakal menyurati Wali Kota Makassar secara resmi terkait hasil RDP kali ini.
"Kami akan merekomendasikan ini kepada Wali kota untuk tidak melaksanakan penonaktifan karena ini bertentangan," pungkasnya.
Diketahui, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menegaskan pihaknya bakal mengevaluasi seluruh RT RW. Artinya semuanya bakal di-Plt-kan.
“Saya kasi kosong semua, mulai dari nol, baru kita tunjuk Plt,” tegas Danny (6/4/2021).
Menurut Danny, seluruh RT-RW di Makassar masih terlibat politik. Bahkan ada yang berusaha menggagalkan program Makassar Recover.
“Bahkan lurah ini menghasut RT-RW untuk menggagalkan ini (Makassar Recover). Jadi saya tidak bakal tinggal diam,” jelasnya. (Zaki/fajar)
