"Harusnya memang sejak Desember 2020 atau paling lambat Januari 2021 SK itu sudah ditandatangani, tetapi itu tidak terjadi karena Rudy Djamaluddin belum merespons sampai saat ini," ujarnya
Padahal, beberapa kali pihak BKPSDM kata Kadir, sudah berusaha menemui dan bersurat ke Rudy Djamaluddin meminta kebijakannya untuk ditandatangi namun tidak membuahkan hasil
"Sejak 17 Maret lalu kita bersurat ke Rudy Djamaluddin, ada empat item yang kita kirim kesana salah satunya SK Guru kontrak dan PPPK, tetapi yang beliau tidak tandatangani itu cuma guru kontrak, yang PPPK sudah," ungkapnya.
Olehnya, Kadir merasa heran berkas atau dokumen yang diajukan bersamaan ke Rudy Djamaluddin untuk ditandatangani tetapi ada yang tidak direspon.
"Jadi sekarang kita cuma menunggu saja sampai akhir bulan ini, siapatau beliau bisa berubah pikiran," terangnya.
Jika hingga sampai bulan April ini berakhir dan tak kunjung ada niat baik dari Rudy Djamaluddin pihak BKPSDM dikatakan Kadir akan menghadap ke Wali Kota Makassar Danny Pomanto.
"Kalau sampai akhir ini bulan tidak ada respon dari beliau (Rudy Djamaluddin) mungkin kita akan menghadap ke Pak Wali untuk meminta solusi. Tetapi sebenarnya sih tanggung jawab pak wali mulai di maret," terangnya
Sementara, Plt Kepala Disdik Kota Makassar Nielma Palamba menyerahkan semuanya ke pihak BKPSDM untuk menyelesaikan itu, sebab itu usulan sudah terjadi saat Desember 2020 lalu
"Jadi yang usulkan tenaga kontrak itu pejabat lama, kita hanya menunggu hasil dari BKPSDM," pungkasnya. (ikbal/fajar)
