Para atlet paralimpik berprestasi Sulsel yang mutasi sementara ke daerah lain pada tiga pekan lalu itu, lanjut Sony, sudah menorehkan prestasi di Peparnas Bandung hingga berbagai Kejurnas sebelum Peparnas Papua.
"Padahal, mutasi sementara para atlet paralympic ke provinsi lain harus melalui mekanisme yang ketat, seperti ikut suami/istri, bapak atau ibu yang berpindah ke provinsi lain, pindah tempat kerja ke provinsi lain, pindah sekolah atau kuliah ke provinsi tujuan. Nah semua yang pindah itu tidak ada alasan yang masuk di situ. Tidak ada alasan yang kuat untuk berpindah," ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Sony juga melaporkan ke Dispora Sulsel terkait PP NPC yang menerbitkan SK kepengurusan NPC Sulsel yang tidak sesuai dengan hasil Musorprov NPC Sulsel tahun 2019.
"Penekanan kami adalah meminta ketegasan Dispora agar tidak mengakui kepengurusan di luar hasil Musorprov NPC Sulsel," harapnya.
Humas NPC Sulsel versi hasil Musorprov 2019, Abd Rahman menambahkan, pihaknya menyesalkan PP NPC yang mengambil tindakan dengan menerbitkan SK kepada pengurus yang di luar dari hasil Musorprov.
"Apa yang dilakukan pusat dengan meng-SK-an orang yang bukan hasil musyawarah adalah tamparan besar bagi Pemprov Sulsel, karena pemprov yang membuka acara ini diakusi secara hasil musyawarah," kata Rahman.
Rahman juga mengatakan, jika memang PP NPC telah menerbitkan SK di luar hasil Musorprov Sulsel, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum.
Terkait dugaan "penjualan" atlet, Rahman mengaku, saat ini pihaknya sudah mengantongi bukti-bukti terkait indikasi kuat adanya pengutipan dana bagi atlet-atlet berprestasi asal Sulsel yang "dijual" untuk mewakili provinsi lain di Peparnas mendatang.
