Saat era Presiden Megawati Soekarnoputri, rasio utang juga kembali mengalami penurunan. Saat itu utang pemerintah sebesar Rp 1.298 triliun, sementara PDB Rp 2.303 triliun. Sehingga rasio utang saat itu 56,5% terhadap PDB.
Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, nilai utang meningkat lebih dari dua kali lipat jadi sebesar Rp 2.608 triliun. Walau nilai utang meningkat dua kali libat, namun nilai PDB saat itu juga mengalami peningkatan yang lebih tinggi.
PDB era itu mencapai Rp 10.542 triliun atau meningkat berkali-kali lipat dibanding era sebelumnya. Dengan begitu, rasio utang juga hanya sekitar 24,7% terhadap PDB. Rasio utang itu tercatat jadi yang paling rendah hingga saat ini.
Era Jokowi-Jusuf Kalla saat masa jabatan pada periode 2014-2018, utang pemerintah pusat per Juli 2018 tercatat Rp 4.253,02 triliun atau tumbuh 12,51% secara year on year (yoy). Rasio utang terhadap PDB yang saat ini mencapai sekitar Rp 14.000 triliun tercatat 29,74%.
Saat ini era Jokowi - Ma'ruf Amin periode jabatan 2019-2024, utang pemerintah mencapai Rp 6.527,29 triliun per April 2021. Dengan jumlah tersebut, maka rasio utang pemerintah mencapai 41,18%, di mana batas rasio yang ditentukan oleh Undang-Undang (UU) Keuangan Negara, yaitu maksimal 60% dari PDB.
Jumlah utang pemerintah yang mencapai Rp 6.527,29 triliun ini mengalami peningkatan Rp 82,22 triliun dibandingkan dengan akhir bulan sebelumnya yang sebesar Rp 6.445,07 triliun. (dtk/hmk/fajar)
