Wawan bahkan mempertanyakan upaya DPRD kota Makassar dalam memberikan akses layanan yang terjangkau bagi masyarakat. Ia menyarankan, sebaiknya DPRD lebih manusiawi dalam menggelontorkan anggaran.
"Sejauh mana upaya DPRD Makassar memastikan warganya bisa mengakses layanan-layanan tersebut? Jadi para legislatif tidak boleh memperbesar anggaran internalnya, sementara hak-hak warganya untuk mendapatkan layanan dan kesejahteraan belum terjamin," tegasnya.
Dampak dari semua ini memprihatinkan. Sebab, yang memperhatikan masyarakat bukan lagi pemerintah, melainkan masyarakat lain yang kondisinya tidak jauh berbeda. Sama-sama mengalami kesulitan.
"Akibatnya, para aktivis CSO yang notabene juga adalah warganya, yang mengurus warga lainnya. Karena DPRD dan pemerintahnya yang lalai memenuhi hak-hak warganya," tutup Wawan.
Anggota Banggar DPRD Kota Makassar William Laurin mengatakan belanja tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan di rumah rakyat. Sebab, semua kebutuhan sudah dikaji sesuai dengan usulan.
"Kan, semua diusulkan dari sekwan, dibahas di komisi A. Setelah dikaji, draf kemudian disetorkan ke Banggar. Kalau sesuai, ya, ditetapkan," kata William.
Proses pengadaannya juga harus sesuai dengan prosedur. "Kalau di atas Rp200 juta, harus tender, masuk LPSE. Kalau di bawah itu, ya, penunjukan langsung," jelasnya. (wid)
- REPORTER: WIDYAWAN SETIADI
- EDITOR: RIDWAN MARZUKI
