Upaya Bungkam Media dengan Putus Kontrak
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Tak semua legislator DPRD Makassar alergi terhadap kritik yang dimuat di media massa. Sebagian malah menganggap kritik masyarakat menjadi motivasi untuk lebih baik.
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Makassar, Azis Namu menganggap kritik masyarakat di media hal yang biasa. Apalagi bila kritikan itu sesuatu yang membangun, maka perlu didukung dan diapresiasi.
"Kalau saya, kritikan itu biasa. Malah ini bisa menjadi motivasi kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Utamanya kinerja kita," ucap Aziz kepada FAJAR, Rabu, 23 Juni.
Azis menegaskan, sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tak sepakat bila ada media massa yang akan dibungkam dengan cara memutus hubungan kerjasama, hanya karena memuat kritik masyarakat. Azis menilai upaya pembungkaman media itu sangat disayangkan bila terjadi.
Terlebih jika ada pejabat atau narasumber di DPRD Makassar yang tak ingin lagi diwawancarai oleh awak media. Dia menilainya jauh dari kata bijak dan sikap intelektual sebagai seorang pejabat.
"Kalau dikritik, ambil saja sisi positifnya. Itu bisa menjadi pemicu untuk berbuat yang terbaik lagi," tuturnya.
Sikap legislator ini berbanding terbalik dengan Humas DPRD Makassar dan menjadikannya sebagai kebijakan lembaga wakil rakyat.
Kasubag Humas Sekretariat DPRD Makassar, Taufiq Nasdir mengaku memutus kontrak media karena selama ini kerap memberitakan negatif. Dia menyebut pemberitaan kontrol terhadap kinerja dewan sebagai berita negatif.
Taufik juga berdalih memutus kontrak media yang kerap melakukan kontrol kinerja dewan sebagai keprihatinan di masa pandemi Covid-19. Akan tetapi, anggaran yang dipangkas tidak digunakan untuk penanganan Covid-19, melainkan hanya dijadikan sisa dana atau silpa untuk digunakan tahun depan.