Dia menambahkan, juga pernah mengikuti kegiatan DPRD selama dua hari. Namun pembayaran pengganti transpor dicicil. Hari pertama menerima Rp40 ribu dan hari kedua juga Rp40 ribu. Tak ada laporan pertanggungjawaban atau daftar hadir yang ditandatangani.
"Saya tidak pernah tahu berapa persen dipotong pajaknya. Setiap kali ikut kegiatan dewan, biaya potongannya berbeda-beda," ujarnya.
Warga Jalan Abu Bakar Lambogo berinisial Y (21) juga mengaku pernah mengikuti kegiatan yang dibuat Sekretariat DPRD Makassar. "Biasanya kita terima Rp100 ribu. Pas awal pandemi, kita terima hanya Rp50 ribu. Katanya sih, hemat anggaran untuk pembiayaan Covid," ucapnya. (sua-akb/rif-ham)
