"Ekonomi warga baanyak terdampak, sehingga harus disikapi. Jangan ada yang tidak peka. Anggaran pemerintah termasuk DPRD juga harus diarahkan ke sana, ini demi masyarakat," ungkapnya.
Rektor Universitas Patria Artha Makassar (UPA) ini juga menyoroti pemecahan anggaran yang dilakukan di DPRD Makassar. Biaya makan minum salah satunya.
Mekanisme tersebut, kata dia, bisa menjadi salah satu cara untuk bagi-bagi untuk kolega agar tidak ada proses tender yang memungkinkan ada persaingan.
"Ini kan untuk pengadaan setahun, kenapa dipecah-pecah? Seharusnya digabung saja dan ditender. Itu lebih baik," akunya.
Plt Sekretaris DPRD Makassar Harun Rani yang dikonfirmasi mengarahkan ke Humas DPRD Makassar untuk lebih lengkapnya. "Tabe bisaki konfirmasi ke humas untuk lebih lengkapnya," ucapnya.
Sementara Kasubag Humas DPRD Makassar Taufiq Nadsir menghindari bertemu dengan FAJAR. Ia mengatakan, anggaran makan minum di DPRD Makassar diperuntukkan untuk rakyat. (edo)