"Termasuk persoalan PPN beras umum ya. Ini kita semua sudah pegang ucapan pemerintah bahwa tidak ada namanya PPN untuk beras reguler yang secara umum dikonsumsi mayarakat banyak. Jejak digital sudah ada dimana-mana, mudah-mudahan gak meleset lagi ini janjinya," tukasnya.
Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan ini menekankan agar jangan lagi ada skenario importasi beras reguler karena memang perencanaan hasil panen beras secara nasional sebesar 33 juta ton akan mampu diraih. Ini tinggal persoalan manajemen logistik mulai dari masa panen hingga produk ini ke tangan masyakat seluruh Indonesia.
"Sekali lagi saya berharap, semua komitmen dengan yang sudah diputuskan. Saat ini sudah disampaikan stok cadangan beras pemerintah masih terjaga sebanyak 1,4 juta ton sehingga tidak ada alasan ini dan itu di kemudian hari tahun 2021 ini muncul gebrakan tidak enak berupa impor beras," tutup Andi Akmal Pasluddin. (dra/fajar)
